DPR Minta Pemerintah Untuk Meninjau Larangan Ekspor Minyak Sawit

Broker Online | Forex | Trading Online | Bursa Forex

Broker online - Anggota parlemen Indonesia (DPR) pada hari Kamis meminta pemerintah untuk meninjau larangan ekspor minyak sawit karena kelompok industri memperingatkan bahwa salah satu kontributor ekonomi terkemuka negara itu dapat terhenti dalam beberapa minggu mendatang karena penyimpanan akan mencapai kapasitas penuh.

Indonesia sebagai pengekspor minyak sawit terbesar dunia sejak 28 April menghentikan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan beberapa produk turunannya dalam upaya menjinakkan harga minyak goreng domestik yang melonjak.

Baca juga: Indonesia Larang Ekspor Palm Oil

Dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggota panitia anggaran DPR mengatakan dalam ringkasan pertemuan mereka, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi larangan ekspor CPO meskipun mereka tidak membahas kebijakan secara rinci.

Sri Mulyani mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan menyampaikan permintaan mereka untuk meninjau larangan ekspor kepada Presiden Joko Widodo.

GAMBAR BROKER ONLINE
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Sementara itu, industri kelapa sawit berisiko harus dihentikan operasi jika larangan ekspor tidak dicabut pada akhir bulan, Sahat Sinaga, direktur eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengatakan kepada Reuters.

Indonesia memiliki sekitar 6 juta ton kapasitas penyimpanan, termasuk di pelabuhan dan stok domestik telah mencapai sekitar 5.8 juta ton pada awal Mei, Sahat memperkirakan.

Data dari Asosiasi Minyak Sawit Indonesia menunjukkan pada hari Kamis bahwa stok domestik naik menjadi 5.68 juta ton pada akhir Maret, naik dari 5.05 juta ton sebulan sebelumnya.

Indonesia juga menerapkan pembatasan ekspor parsial antara akhir Januari hingga pertengahan Maret.

"Perkiraan kami kalau tidak ada ekspor sampai akhir Mei semuanya akan macet, tangki semua akan penuh," kata Sahat.

Indonesia biasanya hanya menggunakan 35% dari produksi minyak sawit tahunan di dalam negeri, sebagian besar untuk makanan dan bahan bakar.

Eddy Martono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), memperkirakan industri itu akan berhenti beroperasi pada pertengahan Juni.

Eddy mengatakan beberapa perusahaan sudah berhenti membeli buah sawit di luar kebun mereka dan memperlambat panen di kebun mereka sendiri.

"Sekarang perusahaan memperpanjang interval antar panen hingga ada kejelasan penjualan," katanya.

Sahat mencatat, pelarangan itu terjadi ketika produksi buah sawit biasanya tinggi tetapi karena larangan ekspor kemungkinan hanya setengah dari produksi buah yang bisa diserap.

Ratusan petani kelapa sawit minggu ini menggelar unjuk rasa di ibu kota Jakarta dan bagian kota lain di Indonesia untuk memprotes penurunan pendapatan mereka.

"Larangan ekspor diperkirakan mengurangi pendapatan pemerintah sebesar Rp 6 triliun ($407.33 juta) per bulan," kata Sri Mulyani kepada wartawan setelah komite menyetujui permintaannya untuk subsidi energi tambahan.

Untuk mengikuti rekomendasi harian, silahkan bergabung di account telegram CyberFutures @CFNewsJkt

PRODUCTS
RISK WARNING

Trading leveraged products such as Forex and CFDs may not be suitable for all investors as they carry a high degree of risk to your capital. Please ensure that you fully understand the risks involved, taking into account your investments objectives and level of experience, before trading, and if necessary seek independent advice

SOCIAL MEDIA